Peraturan Pemerintah Tentang Lambang Negara

Lambang Negara Garudaa Pancasila

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 1951

TENTANG

LAMBANG NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa menurut Undang-undang Dasar perlu ditetapkan Lambang Negara

untuk Republik Indonesia;

Mengingat :

Pasal 3 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Juli 1951;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAMBANG NEGARA.

Pasal 1.

Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu :

1. Burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus kesebelah

kanannya;

2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda;

3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Pasal 2.

Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut dalam

pasal 6. Warna terutama yang dipakai adalah tiga, yaitu Merah, Putih dan

Kuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna yang sebenarnya

dalam alam.

Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan Merah-Putih didapat

pada ruangan perisai di tengah-tengah.

Pasal 3.

Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, sayap, ekor dan cakar

mewujudkan lambang tenaga pembangun.

Sayap Garuda berbulu 17 dan ekornya berbulu 8.

Warna, perbandingan-perbandingan ukuran dan bentuk Garuda adalah seperti

dilukiskan dalam gambar tersebut dalam pasal 6.

Pasal 4.

Ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis

hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa (aequator).

Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Panca Sila :

I. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa terlukis dengan Nur Cahaya di ruangan

tengah berbentuk bintang yang bersudut lima.

II. Dasar Kerakyatan dilukiskan Kepala Banteng sebagai lambang tenaga

rakyat.

III. Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung.

IV. Dasar Peri Kemanusiaan dilukiskan dengan tali rantai bermata bulatan

dan persegi.

V. Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tanda

tujuan kemakmuran.

Pasal 5.

Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa

Jawa-Kuno, yang berbunyi :

BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Pasal 6.

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Negara Republik Indonesia

adalah seperti terlukis dalam lampiran pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO

Diundangkan

pada tanggal 28 Nopember 1951.

MENTERI KEHAKIMAN,

MOEHAMMAD NASROEN.